Kenaikan Tunjangan Rumah Anggota DPRD Gresik Diprotes

GRESIK, KOMPAS.com – Tuntutan kenaikan tunjangan rumah bagi anggota DPRD Gresik, Jawa Timur, dari Rp 7,5 juta menjadi Rp 10,5 juta per bulan, diprotes berbagai kalangan baik mahasiswa maupun lembaga swadaya masyarakat.

Belasan orang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Gresik, Senin (3/9/2012), berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat dan mendirikan tenda keprihatinan di alun-alun Jalan Wakhid Hasyim Gresik.

Ulah anggota DPRD Gresik juga dikecam dan dianggap seperti anak kecil. Saat tuntutan kenaikan tunjangan rumah itu tidak bisa dipenuhi, mereka memboikot sidang paripurna tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012.

Rapat paripurna yang semestinya digelar pukul 10.00 WIB, tertunda hingga baru dimulai pukul 14.00 WIB.

Koordinator aksi, Albustomi, menuturkan, tuntutan kenaikan tunjangan rumah itu bertolak belakang dengan kondisi masyarakat pada umumnya, yang masih kesulian tempat tinggal bahkan terimpit ekonomi. Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, petani dan nelayan belum sejahtera, pedagang kaki lima sering terkena gusur.

“Anggota DPRD Gresik tidak punya nurani. Mereka harusnya prihatin dengan cara mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan, bukan menghamburkan APBD untuk kepentingan pribadi,” kata Albustomi.

PMII Gresik menolak kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD, dan mendesak diadakannya audit tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Gresik tahun 2011.

Pada tahun 2011, sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 tahun 2011 tentang tunjangan kesejahteraan, disebutkan, total dana tunjangan perumahan bagi angota DPRD Gresik Rp 3,864 miliar setahun.

Tiga wakil ketua masing-masing menerima Rp 8,5 juta per bulan, sementara bagi 46 anggota DPRD masing-masing mendapatkan Rp 7 juta per bulan atau total 3 milyar 864 juta satu tahun.

Itu belum tunjangan pakaian sipil DPRD senilai RP 28,05 juta per orang per tahun, dan tunjangan tenaga ahli untuk kegiatan fraksi senilai Rp 192 juta.

Protes terhadap tunjangan perumahan itu juga dikecam Forum Kota Gresik. Koordinator Bidang Hukum dan Pemerintahan Forkot Gresik, Hasanudin Faried, menilai peraturan bupati soal tunjangan perumahan tidak memenuhi azas kepatutan, dan nilai nominalnya terlalu besar.

Pihaknya menolak revisi Perbup Gresik Nomor 7 Tahun 2011, yang di dalamnya mengatur tentang tunjangan perumahan. “Kami  akan mengajukan judicial review (uji materi) atas APBD Gresik tahun 2012 ke Mahkamah Agung,” katanya.

Anggota DPRD Gresik akan menerima uang tambahan Rp 6 juta dari kekurangan tunjangan perumahan untuk Juli dan Agustus 2012, dan Rp 7,5 juta dari yang akan diterima dengan adanya revisi perbup menjadi Rp 10,5 juta per bulan.

Awalnya terjadi perdebatan dalam pembahasan rancangan perubahan APBD 2012. Khusus tunjangan perumahan, menurut anggota Panitia Anggaran Siti Muawiyah, bupati memutuskan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Gresik Rp 10,5 juta per bulan (Editor :Agus Mulyadi).

sumber :

http://nasional.kompas.com/read/2012/09/03/1953565/Kenaikan.Tunjangan.Rumah.Anggota.DPRD.Gresik.Diprotes

 

Opini Saya :

Menurut saya apabila tunjangan yang sebelumnya masih cukup, lebih baik dana itu dialokasikan untuk kepentingan sosial lain, misalnya untuk membangun sekolah gratis yang diperuntukan bagi seluruh anak-anak yang kurang mampu atau untuk mengadakan pengobatan gratis bagi msyarakat yang tidak mampu. Janganlah dijadikan kesempatan ini sebagai sarana untuk korupsi. Selain itu anggota DPRD seharusnya dapat menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya, bukan bersikap seperti anak kecil. Apabila kasus ini tidak segera ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat maka akan terjadi perbedaan lapisan sosial antar masyarakat, dimana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin dan apabila hal tersebut terjadi maka bangsa Indonesia selamanya tidak akan bisa menjadi negara maju. Oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia yang baik dan benar membuka mata kita atas kasus-kasus seperti ini dan jangan taku mengekuarkan pendapat demi memajuka bangsa Indonesia tanpa perbedaan derajat.

Rasa Aman Publik Semakin Tergerus

Jakarta, Kompas – Berbagai kejahatan menggunakan senjata api yang terjadi selama ini menjadi bukti semakin tergerusnya rasa aman dalam masyarakat. Bahkan rasa aman itu tak muncul saat ada aparat kepolisian karena aparat Polri juga menjadi sasaran kejahatan.

Fenomena semakin menipisnya rasa aman publik itu terasa dalam tiga tahun terakhir. Hal itu tampak dari maraknya kasus kekerasan, terutama perampokan, pembunuhan, dan penyerangan terhadap aparat Polri dengan pelaku menggunakan senjata api. Kasus ini terjadi dari Sumatera sampai Papua.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Jakarta, Indriyanto Seno Adji, Minggu (5/6) di Jakarta, mengakui, berbagai tindak pidana dengan pelaku menggunakan senjata api memang merusak rasa aman dalam masyarakat. Apalagi, kejahatan itu juga menimpa aparat kepolisian, dan belum terlihat upaya nyata pemerintah untuk mengatasinya. ”Pemerintah harus melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi ini,” katanya.

Pertama, pemerintah, terutama penegak hukum, harus memberikan tindakan hukum yang keras bagi pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera. Kedua, jika kejahatan semacam ini melemah, pemerintah harus mendorong penguatan kembali kultur sosial dan kebersamaan masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sujito, mengungkapkan, fenomena kekerasan dengan senjata api, yang mengikis rasa aman dalam masyarakat, sebenarnya juga menunjukkan ada problem struktural dan ketegangan sosial yang terakumulasi di masyarakat. Peran negara yang seharusnya menjamin perlindungan warga malah terfragmentasi. Negara tak kuat dan tidak solid untuk melindungi warganya.

”Negara seharusnya hadir untuk memastikan siapa pun warga negara sipil terlindungi. Dengan demikian, penembakan, teror, tindak kriminal, dan intimidasi tidak membuat warga semakin ketakutan,” kata dia.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, juga mengungkapkan, rasa aman di masyarakat kini terusik dengan kejahatan bersenjata yang makin marak. Pelaku kejahatan mudah menembak target yang dianggap sebagai lawan untuk mencapai tujuannya.

Oleh sebab itu, kata Thamrin, aparat keamanan, termasuk masyarakat, harus berupaya mendeteksi secara dini peredaran senjata api yang bisa dipakai dalam aksi kejahatan. Pemerintah juga perlu mengatasi pengangguran dan ketimpangan sosial yang menjadi salah satu pemicu munculnya kejahatan.

”Belum semua senjata di daerah konflik diamankan. Kelompok masyarakat masih menyimpan karena merasa suatu saat konflik masih dapat terjadi. Keberadaan senjata itu dapat disalahgunakan atau diperjualbelikan,” kata Thamrin. Senjata itu bisa digunakan untuk melakukan aksi kejahatan.

Peningkatan kualitas

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar menuturkan, pelaku kejahatan selalu mencari alat yang mudah untuk melakukan aksinya. ”Senjata api adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan dan melumpuhkan orang yang dianggap lawan, baik aparat maupun korban,” katanya.

Menurut Boy, senjata api dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti pasar gelap, daerah konflik, termasuk dari oknum aparat yang lalai. Karena itu, pencegahan dini terhadap peredaran senjata gelap menjadi sangat penting.

Jajaran Polda Metro Jaya, seperti disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar di Jakarta, Minggu, pun mengakui ada peningkatan kualitas kejahatan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, terutama Bekasi. Untuk itu, selain meningkatkan patroli dan razia, Polri juga berharap ada peningkatan kewaspadaan dalam masyarakat.

”Secara kuantitas, dari tahun ke tahun terjadi penurunan jumlah tindak pidana atau kejahatan. Namun, dari kualitas, kami akui terjadi peningkatan. Indikasinya, pelaku kejahatan kini makin tidak segan melukai korbannya, juga kepada polisi,” kata Baharudin.

Menurut dia, pada empat bulan terakhir 2011 saja kejahatan yang dilaporkan dari seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya, yakni Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang, mencapai sekitar 25.000 laporan. Pada periode yang sama tahun 2010, 2009, dan 2008, masing-masing ada sekitar 25.000, 27.000, dan 30.000 laporan. ”Jadi, dari jumlah, kecenderungannya memang menurun,” katanya.

Dari sisi kualitas, kecenderungannya meningkat. Indikasinya, sasaran pelaku kejahatan, khususnya perampokan, adalah orang atau tempat penghasil atau penyimpan uang dalam jumlah besar, seperti bank. Pelaku juga menggunakan senjata api, tidak lagi mengandalkan senjata tajam seperti pada masa lalu. Dari beberapa peristiwa, kejahatan dilakukan pada siang hari.

”Saat ini, penggunaan senjata api yang diduga dipakai pelaku kejahatan dan yang kami sita dari pelaku kejahatan masih dalam pendataan yang lebih akurat,” ungkapnya.

Sementara ini, senjata api yang disita dari pelaku kejahatan adalah buatan tangan atau rakitan industri rumahan, bukan produk pabrikan. Sejauh ini tak ada anggota Polda Metro yang memakai senjata api untuk perampokan atau terlibat dalam perampokan. ”Mudah-mudahan tak akan pernah ada,” ujar Baharudin.

Untuk menekan kejahatan itu, jajaran Polda Metro Jaya meningkatkan patroli wilayah. ”Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kami melibatkan pihak lain, yakni pengamanan swakarsa dalam masyarakat,” tuturnya.

Negara terlalu gaduh

Arie Sujito pun menilai, negara ini terlalu gaduh dan terlalu banyak terlibat kontroversi. Pejabat negara sering kali mengeluarkan pernyataan yang justru menimbulkan ketegangan, kegalauan, dan keresahan di masyarakat. Padahal, negara seharusnya menjadi jawaban atas kegalauan masyarakat.

”Misalnya, ada kasus pembobolan bank yang meneror, jangan kemudian konferensi pers untuk menciptakan wacana. Diam-diam sajalah, tetapi ambil tindakan. Baru kemudian hasilnya disampaikan kepada publik. Masyarakat itu butuh tindakan konkret dan terukur,” paparnya.

(fer/ndy/ana/faj/rts)

sumber :

http://nasional.kompas.com/read/2011/06/06/0230152/

 

Opini Saya :

Menurut saya, tingkat keamanan di Indonesia memang sudah menurun dibandingkan pada masa pemerintahan Soeharto. Hal ini dikarenakan hukum yang ditegakkan di Indonesia kurang tegas dalam menindaklanjuti kejahatan-kejahatan di Indonesia. Zaman sekarang ini sangatlah mungkin bila pelaku kejahatan bekrjasama dengan penegak hukum. Hal ini dikarenakan hukum zaman sekarang dapat dibeli dengan uang dan kualitas penegak hukum juga sudah jauh menurun. Oleh karena ini, seirig dengan perkembangan zaman maka harus diimbangi juga dengan perkembangan kualitas penegak hukum itu sendiri karena pelaku kejahatan sekarang ini sudah semakin pintar, bahkan mereka sudah bisa merakit senjata api sendiri. Selain itu tugas pemerintah juga harus dapat menekan tingkat kemiskinan di Indonesia karena apabila orang-orang miskin di Indonesia berkurang maka tingkat kejahatan di Indonesia pun akan berkurang. Hal tersebut dikarenakan para pelaku kejahatan rata-rata melakukan kejahatan dikarenakan alasan ekonomi keluarga. Oleh karena itu marilah kita sebagai warga indonesia bersama-sama memperbaiki bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman seperti dahulu karena tindakan dari pemerintah saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah ini apabila tidak ada kesadaran masing-masing dari diri kita sendiri.

 

Redakan Ketegangan, Indonesia Kirim 29 Pemuda ke Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com — Demi meredakan ketegangan hubungan kedua negara, Indonesia dan Malaysia, pascakasus Ambalat, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI mengirimkan 29 pemuda terbaik dari 29 provinsi ke Kuala Lumpur, Pahang, dan Negeri Sembilan, Malaysia.

Demikian disampaikan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault saat melepas secara resmi 29 pemuda dari 29 provinsi tersebut untuk melakukan misi budaya dan persahabatan selama 10 hari di negara tetangga, Malaysia.

“Akhis-akhir ini hubungan negara serumpun Indonesia dan Malaysia menegang pascakasus Ambalat. Untuk meredakan ketegangan itu, dalam pertukaran pemuda kedua negara, kini giliran Indonesia ke Malaysia,” kata Adhyaksa, menjawab pers, Senin (3/8) di Jakarta.

Dikatakan, kedua negara sama-sama berharap hubungan tidak semakin menegang. Karena itu, mulai tahun depan akan diupayakan agar masing-masing negara sama-sama mengirimkan pemudanya. Artinya, pada tahun yang sama, terjadi pertukaran pemuda.

Tahun 2008, Malaysia yang mengirimkan puluhan pemudanya ke Indonesia. Dengan demikian, tahun 2009 adalah giliran Indonesia mengirimkan para pemudanya. Pada tahun 2010, kedua negara diharapkan sama-sama mengirim pemuda untuk menjalankan misi kebudayaan dan persahabatan.

Adhyaksa berharap, para pemuda Indonesia bisa melakukan misi untuk meningkatkan saling pengertian antarpemuda kedua negara, membuat jejaring kerja sama dalam banyak hal sehingga hal ini memberikan keuntungan dan peluang bagi pemuda kedua negara. Misi budaya dan persahabatan ke depan diharapkan semakin meningkat dengan pertukaran pemuda ini.

“Karena kasus flu babi semakin merebak, maka pemuda Indonesia tidak tinggal bersama keluarga Malaysia, tetapi tinggal di hotel,” ujar Adhyaksa.

Secara terpisah, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kantor Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Sakhyan Asmara mengatakan, Indonesia rutin mengirimkan pemuda terbaiknya ke berbagai negara untuk melakukan berbagai misi, tidak hanya ke Malaysia.

Indonesia setiap tahun juga rutin mengirim puluhan pemuda terbaik ke Kanada, Australia, dan Jepang, bahkan juga akan mengirim ke Arab Saudi dan Korea Selatan. Untuk ke Kanada, tahun ini Indonesia akan mengirim 54 pemuda untuk program selama tujuh bulan, masing-masing 3,5 bulan di Indonesia dan 3,5 bulan di Kanada. Adapun yang ke Australia, pertukaran pemuda berlangsung selama lima bulan. Ia mengatakan, Indonesia akan mengirim 18 pemuda terpilih.

Pertukaran pemuda dan pelajar Indonesia-Jepang jumlahnya lebih besar lagi, mencapai 300 orang, tetapi hanya selama 10 hari. Pengirimannya tiga gelombang, masing-masing 100 orang per tiap gelombangnya.

Para pemuda yang dikirim dalam program pertukaran pemuda itu mengaku senang dan bangga bisa menjadi wakil pemuda Indonesia. Dipercaya sebagai wakil provinsi dan negara untuk melakukan dialog dan misi budaya persahabatan dengan pemuda negara tetangga merupakan kebanggaan dan tugas berat yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Demikian diungkapkan seorang peserta pertukaran pemuda Indonesia-Malaysia.

sumber :

http://internasional.kompas.com/read/2009/08/03/19431612/Redakan.Ketegangan..Indonesia.Kirim.29.Pemuda.ke.Malaysia..

 

Opini Saya :

Menurut saya, tindakan pemerintah dengan mengirimkan 29 pemuda Indonesia ke Malaysia sangatlah tepat karena dengan begitu dapat meredam ketegangan yang terjadi di antara Indonesia dan Malaisya. Hal ini dikarenakan pemuda adalah calon penerus bangsa, jadi hanya merekalah yang dapat memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu Indonesia dan Malaysia seharusnya memang tidak perlu bersitegang. Apabila Indonesia dan Malaysia saling bekerjasama maka Indonesia dan Malaysia akan saling menguntungkan, misalnya dalam bidang pariwisata dan pendidikan. Indonesia memiliki objek wisata yang terkenal akan keindahannya sedangkan pendidikan di Malaysia sendiri sudah maju. Apabila Indonesia dan Malaysia saling bekerja sama, maka Indonesia dan Malaysia dapat saling belajar berdasarkan kelebihan dan kekurangan negara masing-masing. Selain itu juga, Indonesia dan Malaysia mempuyai kesamaan budaya karena nenek moyang bangsa Indonesia dan Malaysia sama-sama berasal dari Melayu. Oleh karena itu dengan mengirimkan pemudah Indonesia ke Malaysia diharapkan dapat saling bertukar pikiran atas kelebihan budaya masing-masing, sehingga tidak akan terjadi perebutan kebudayaan antar negara.

Dituduh Cabuli Cucu, Kakek Dilaporkan ke Polisi

SITUBONDO, KOMPAS.com — AW(45), warga Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur, dituduh melakukan tindak pidana asusila terhadap cucunya sendiri yang baru berusia enam tahun. Korban adalah anak dari keponakan AW.

Saat ini, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Situbondo. Dalam laporannya, orangtua korban mengatakan, anak mereka telah diperlakukan tak senonoh di rumah Ali saat bocah kelas satu sekolah dasar itu akan berangkat ke sekolah.

“Memang ada laporan dugaan pencabulan itu, tetapi hingga kini keterangan orangtua korban masih belum jelas tentang lokasi kejadiannya. Hanya saja, orangtua korban mengatakan, akibat perbuatan terlapor, anak semata wayangnya trauma. Pelakunya masih kakeknya sendiri,” ujar Kepala Subbagian Humas Polres AKP Wahyudi, Kamis (10/1/2013).

Wahyudi menambahkan, seusai melaporkan kasus pencabulan tersebut, pihaknya langsung membawa korban ke RSUD Abdoer Rahem untuk menjalani visum. Jika hasil visum terbukti, polisi akan langsung melakukan tindakan sebagaimana hukum yang berlaku. Kasus ini sudah ditangani Unit PPA (Editor :Glori K. Wadrianto).

sumber :

http://regional.kompas.com/read/2013/01/10/19015785/Dituduh.Cabuli.Cucu.Kakek.Dilaporkan.ke.Polisi?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

 

Opini saya :

Menurut saya sebaiknya memang dilakukan terlebih dahulu visum terhadap korban supaya dapat memperkuat bukti yang ada. Apabila memang sudah terbukti maka sebaiknya kasus ini segera ditindak lanjuti dengan seadil-adilnya oleh pihak yang berwajib karena hal ini sudah termasuk dalam kejahatan yang sangat parah, apalagi ini dilakukan kepada anak di bawah umur. Kasus ini dapat dijadikan pelajaran bahwa pentingnya memperdalam nilai-nilai keagamaan dalam sebuah keluarga dan kasus ini dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh orang tua di seluruh Indonesia agar dapat menjaga anaknya dengan baik dan benar. Selain itu juga, kasus ini dapat dijadikan pelajaran untuk pemerintah supaya lebih meningkatkan perlindungan atas anak di bawah umur dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan ke berbagai pelosok Indonesia.